CAPITA SELECTA III

Dalam buku Capita Selecta III yang berisi buah pemikiran M. Natsir yang dituangkan dalam berbagai macam artikel pada tahun 1956 sampai dengan awal 1960 ini, terlihat jelas bahwa ‘perang’ antara Natsir dan Sukarno semakin runcing saja dan mencapai puncaknya. Jika dalam Capita Selecta I, ‘perang’ antara Natsir dan Sukarno hanya sebatas pada ‘perang’ pemikiran saja dan menurut saya masih berada dalam batas-batas yang wajar (Baca Posting saya yang berjudul Capita Selecta) dan kenyataannya mereka tetap bersatu untuk menuju Indonesia merdeka, namun dalam buku yang satu ini ‘perang’ antar keduanya sudah sampai pada tataran perang secara denotasi.

Natsir adalah seorang demokrat sejati, dia menunjukkan sikap demokratisnya dengan tegas dan jelas sebagaimana dikutip :
“Selama di Negara kita ini sila demokrasi masih dipertahankan sebagai salah satu dasar bernegara, tentulah partai-partai akan terus ada, dan sebaliknya selagi masih ada kebebasan untuk berpartai, selama itu ada demokrasi”
Bukan serta merta Natsir berkata seperti ini, Sukarno sebagai kepala Negara sudah semakin melenceng dari amanat Undang Undang Dasar yang ada. Bukan rahasia umum lagi, Sukarno dekade 50an sampai puncaknya ketika dikeluarkan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 mulai condong ke haluan kiri (padahal politik Indonesia adalah politik bebas aktif) dan menjadi seorang dictator terselubung dengan konsep demokrasi terpimpinnya. Disinilah peran Natsir, ketika jalur jalur resmi untuk ‘mengingatkan’ presiden sudah mandek, ketika konstitusi sudah dibungkam suaranya, ketika partai-partai akhirnya dikuburkan sang presiden, ketika peran pers diberanguskan, maka akhirnya Natsir memilih jalur terakhir, berperang melalui Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atas nama memperjuangkan demokrasi Indonesia yang sudah dicabik-cabik oleh anak bangsa sendiri, Sang Presiden Sukarno.
Di saat-saat seperti itulah artikel-artikel Natsir dibuat. Bab pertama dari buku ini berisi tentang pemikiran Natsir mengenai masalah demokrasi melawan otoritarianisme, keruncingan-keruncingan yang terjadi dapat terlihat dari judul-judul artikel yang sangat mencolok seperti ‘Serigala Berbulu Kibas diantara Ternak disatu Kandang’ atau ‘Satu Contoh yang Tidak Baik Dari Kepala Negara’. Bab II berisi tentang pidato Natsir di Konstituante.

Bab III berisi tentang hal-hal mengenai PRRI. Bab III dari buku inilah yang paling menarik perhatian saya, jika dalam buku-buku sejarah, pristiwa PRRI adalah pemberontakan dan wajar ditumpas dengan ‘Komando Terakhir’ (sebuah istilah buatan Sukarno untuk menggunakan angkatan perangnya untuk menumpas segala sesuatu yang menghalangi jalannya), dalam buku ini kita dapat melihat perspektif lain dari PRRI, bagaimana Natsir menyampaikan pendirian dia sampai pada satu keputusan bahwa dia harus berperang, bagaimana seruan-seruan dia kepada para pejuang PRRI agar tetap terus bersemangat, bagaimana dia mencoba meyakinkan para tentara agar memihak perjuangan PRRI, bagaimana dia melawan Sukarno dengan sekuat tenaga, terlihat dari judul-judul artikel seperti ‘Rezim Sukarno Telah Sampai Kepada Puncak Kecongkakkan dan Kesombongan’ ‘DIktator Memperlihatkan Gigi’ atau ‘Sang Serigala dan Sang Kelinci’.

Secara keseluruhan, buku ini dapat membuka mata kita tentang apa yang pernah terjadi di Indonesia, bagaimana seorang sahabat seperjuangan dapat menjadi musuh besar dikemudian hari, bagaimana kekuasaan dapat merubah seseorang, dan bagaimana perspektif lain dari sebuah pemberontakan seperti PRRI. Buku ini juga dapat digunakan untuk refleksi para birokrat di DPR sana bagaimana dia seharusnya berprilaku layaknya seorang M. Natsir, seorang idealis yang berani menegur atasannya yang berlaku salah, bagaimana kesederhanaan Natsir, dan masih banyak hal-hal yang bisa kita contoh dari sosok M. Natsir ini.